BINTUHAN, Kominfo – Tujuh fraksi DPRD Kabupaten Kaur menyatakan sepakat agar pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kaur Tahun Anggaran 2027 dilanjutkan ke tahapan berikutnya. Persetujuan tersebut disertai sejumlah catatan dan masukan, terutama terkait ketepatan alokasi anggaran, pemerataan pembangunan, peningkatan pelayanan publik, serta kesejahteraan masyarakat.

Hal tersebut disampaikan dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Kaur dengan agenda penyampaian pandangan umum fraksi-fraksi terhadap Nota Keuangan Bupati Kaur atas Raperda APBD Tahun Anggaran 2027, Senin (9/11/2026).

Rapat dipimpin Ketua DPRD Kaur Januardi, didampingi Wakil Ketua I Herdian Sapta Nugraha, S.H., dan Wakil Ketua II Mardianto, S.AP. Hadir dalam rapat tersebut Wakil Bupati Kaur Abdul Hamid, S.Pd.I., yang mewakili Bupati Kaur Gusril Pausi, S.Sos., M.AP., jajaran Forkopimda serta unsur terkait lainnya.

Dalam paripurna tersebut, tujuh fraksi DPRD Kaur sepakat menyampaikan pandangan umum melalui satu perwakilan atau juru bicara, yakni Erni Yuliharti, S.E., anggota DPRD Kaur dari Fraksi Kaur Bangkit Sejahtera.

Ketujuh fraksi tersebut terdiri atas Fraksi Golkar, Fraksi Gerindra, Fraksi PDI Perjuangan, Fraksi PBB, Fraksi NasDem, Fraksi Kaur Bangkit Sejahtera, serta Fraksi Dewan Pengawas Pemerintah Pembangunan Kaur.

Dalam penyampaian pandangan umum tersebut, Erni menegaskan bahwa APBD bukan sekadar dokumen administrasi keuangan, melainkan instrumen pemerintah daerah untuk menjawab kebutuhan dan persoalan masyarakat.

Menurutnya, pemerintah daerah harus menyusun alokasi belanja secara cermat, teliti, dan tepat sasaran dengan mengutamakan program yang memiliki tingkat urgensi tinggi serta memberikan manfaat langsung kepada masyarakat.

Setiap program dan kegiatan yang direncanakan juga diharapkan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan, mempertimbangkan aspirasi masyarakat, serta diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan secara merata.

Fraksi Gerindra secara khusus menekankan pentingnya kecermatan pemerintah daerah dalam mengimplementasikan kebijakan anggaran. Pemerintah juga diminta memberikan perhatian terhadap berbagai persoalan mendasar masyarakat agar program pembangunan yang direncanakan benar-benar berorientasi pada peningkatan kesejahteraan.

Sementara itu, Fraksi Golkar menyoroti pentingnya penyusunan program kerja yang tetap mengacu pada regulasi dan peraturan nasional. Program yang dirancang pemerintah daerah diharapkan mempertimbangkan berbagai masukan dari komponen masyarakat serta mengedepankan asas kemanfaatan bagi seluruh lapisan masyarakat.

Fraksi PDI Perjuangan turut memberikan apresiasi atas penyampaian Nota Keuangan Raperda APBD 2027. Namun, fraksi ini memberikan catatan agar sektor pelayanan dasar tetap menjadi prioritas dalam kebijakan belanja daerah.

Beberapa sektor yang menjadi perhatian meliputi pelayanan kesehatan, pendidikan, infrastruktur dasar, penyediaan air bersih, sanitasi, perlindungan sosial, serta perhatian terhadap kelompok masyarakat rentan.

Selain itu, perencanaan pembangunan diharapkan memperhatikan keterpaduan penataan ruang dan program kegiatan yang dapat mendorong peningkatan pendapatan daerah serta menggerakkan perekonomian masyarakat.

Sorotan terhadap infrastruktur juga disampaikan Fraksi NasDem. Pemerintah daerah diminta memberikan perhatian serius terhadap kondisi jalan yang mengalami kerusakan dan membutuhkan perbaikan. Peningkatan anggaran pembangunan dan pemeliharaan jalan dinilai penting karena infrastruktur tersebut menjadi akses utama bagi aktivitas ekonomi dan mobilitas masyarakat.

Tidak hanya di kawasan perkotaan, pemerataan pembangunan hingga ke desa-desa dan wilayah pelosok juga menjadi perhatian. Pemerintah daerah diharapkan memperhatikan kondisi jalan, jembatan, drainase, serta berbagai infrastruktur penunjang lainnya agar hasil pembangunan dapat dirasakan secara merata.

Berbagai catatan dan masukan tersebut menjadi bagian dari perhatian DPRD terhadap arah kebijakan pembangunan Kabupaten Kaur ke depan. Fraksi-fraksi berharap penyusunan APBD 2027 dilakukan dengan mempertimbangkan skala prioritas, efektivitas penggunaan anggaran, serta kebutuhan masyarakat.

Menutup penyampaian pandangan umum, Erni Yuliharti menegaskan bahwa tujuh fraksi DPRD Kabupaten Kaur pada prinsipnya menyepakati agar Raperda APBD Tahun Anggaran 2027 dilanjutkan ke tahapan pembahasan berikutnya dengan tetap memperhatikan seluruh catatan dan masukan yang telah disampaikan.

"Dengan berbagai catatan dan masukan yang telah kami sampaikan, kami dari tujuh fraksi DPRD Kabupaten Kaur menyatakan sepakat agar Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten Kaur Tahun Anggaran 2027 dapat dilanjutkan ke tahapan pembahasan selanjutnya. Semoga seluruh masukan ini menjadi bahan penyempurnaan bagi pemerintah daerah demi kepentingan dan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Kaur" tutup Erni.

Dengan demikian, pembahasan Raperda APBD Kabupaten Kaur Tahun Anggaran 2027 akan berlanjut ke tahapan selanjutnya antara legislatif dan eksekutif. Berbagai pandangan, saran, dan masukan fraksi diharapkan menjadi bahan penyempurnaan rancangan anggaran agar kebijakan pembangunan yang ditetapkan benar-benar tepat sasaran, memperhatikan pemerataan, serta memberikan manfaat bagi masyarakat Kabupaten Kaur. (top)