BINTUHAN, Kominfo – DPRD Kabupaten Kaur menggelar rapat paripurna dengan agenda penyampaian Nota Keuangan Bupati Kaur atas Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kaur Tahun Anggaran 2027, Senin (9/11/2026).

Rapat dipimpin Ketua DPRD Kaur Januardi, didampingi Wakil Ketua I Herdian Sapta Nugraha, S.H., dan Wakil Ketua II Mardianto, S.AP. Hadir dalam rapat tersebut Wakil Bupati Kaur Abdul Hamid, S.Pd.I., yang mewakili Bupati Kaur Gusril Pausi, S.Sos., M.AP., untuk menyampaikan Nota Keuangan pemerintah daerah.

Dalam penyampaiannya, Wakil Bupati mengungkapkan bahwa pemerintah daerah merencanakan pendapatan Kabupaten Kaur Tahun Anggaran 2027 sebesar Rp768.647.542.764, sedangkan belanja daerah direncanakan sebesar Rp791.372.677.880,70. Dengan komposisi tersebut, APBD 2027 mengalami defisit sebesar Rp22.725.135.116,69 yang direncanakan ditutup melalui pembiayaan dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA).

Abdul Hamid mengatakan, Raperda APBD Kabupaten Kaur Tahun Anggaran 2027 merupakan kerangka kebijakan publik yang memuat hak dan kewajiban pemerintah daerah serta masyarakat, yang tercermin dalam pendapatan, belanja, dan pembiayaan daerah.

"Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kaur tentang APBD Tahun Anggaran 2027 merupakan kerangka kebijakan publik yang memuat hak dan kewajiban pemerintah daerah dan masyarakat, yang tercermin dalam pendapatan, belanja, dan pembiayaan daerah," ujar Abdul Hamid.

Ia menjelaskan, penyusunan Nota Keuangan tersebut berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku serta kesepakatan bersama antara Pemerintah Kabupaten Kaur dan DPRD Kabupaten Kaur.

Kesepakatan tersebut meliputi Kebijakan Umum Anggaran (KUA) APBD Tahun Anggaran 2027 berdasarkan Nomor 415.4-18 Tahun 2026 dan Nomor 170/32/DPRD/KK/Tahun 2026 tanggal 10 Agustus 2026. Selanjutnya, kesepakatan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) berdasarkan Nomor 415.4-19 Tahun 2026 dan Nomor 170/33/DPRD/KK/Tahun 2026 pada tanggal yang sama.

Dari sisi pendapatan, rencana penerimaan daerah sebesar Rp768.647.542.764 terdiri atas Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp54.709.423.992, transfer pemerintah pusat sebesar Rp695.389.987.000, serta transfer antar daerah sebesar Rp18.548.131.772. Sementara itu, lain-lain pendapatan daerah yang sah direncanakan sebesar nol rupiah.

Adapun belanja daerah direncanakan sebesar Rp791.372.677.880,70. Anggaran tersebut dialokasikan untuk belanja operasi sebesar Rp597.982.383.642,05, belanja modal sebesar Rp54.279.530.238,65, belanja tidak terduga sebesar Rp1 miliar, serta belanja transfer sebesar Rp138.110.764.000.

Untuk pembiayaan daerah, penerimaan diperkirakan bersumber dari SiLPA sebesar Rp23.725.135.116,69. Sementara pengeluaran pembiayaan daerah dialokasikan sebesar Rp1 miliar. Pembiayaan tersebut direncanakan untuk menutup defisit APBD Tahun Anggaran 2027.

Lebih lanjut, Abdul Hamid menyampaikan bahwa target dan sasaran program APBD 2027 diprioritaskan pada enam bidang urusan pemerintahan, yakni pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan dan kawasan permukiman, ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat, dan urusan sosial.

"Melalui pengalokasian anggaran pada enam bidang prioritas tersebut, diharapkan program pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat dapat berjalan sesuai dengan kebutuhan serta sasaran pembangunan daerah," demikian disampaikan Wakil Bupati.

Melalui penyampaian Nota Keuangan ini, Wabupberharap  Raperda APBD Kabupaten Kaur Tahun Anggaran 2027 dapat dibahas bersama DPRD sesuai mekanisme dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. (top)