Kominfo- Wakil Bupati Kaur Abdul Hamid, S.Pd.I didampingi Kepala DP2KBP3A Kabupaten Kaur Evana Toursyahdia,S.IP mengikuti Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas)dan Rapat Koordinasi Teknis (Rakortek) Percepatan Penurunan Stunting Tahun 2025, Rabu (12/11/2025) dari ruang kerjanya

Rapat yang digelar di Ruang Auditorium J. Leimena Gedung Adhyatma, Lantai II Kementerian Kesehatan, Jalan H.R. Rasuna Said, Kuningan, Jakarta tersebut dibuka secara langsung oleh Wakil Presiden Republik Indonesia ) Gibran Rakabuming

Dalam arahannya, Wapres menyampaikan sejumlah langkah strategis guna mempercepat penurunan prevalensi stunting di tanah air. Pertama, ia menekankan pentingnya intervensi sejak dini terhadap remaja putri, calon pengantin, dan ibu hamil sebagai bagian dari upaya membangun fondasi kesehatan generasi mendatang.

 “Minggu lalu, saya ke Salatiga. Jadi, kita ke salah satu sekolah, mereka menerima makan bergizi gratis (MBG), sekaligus menerima pil penambah darah. Ini sangat penting sekali. Dan pastikan anak-anaknya meminum obat,” ungkapnya.

Tidak hanya itu, Wapres juga menyoroti pentingnya pencegahan pernikahan dini, karena kerap menjadi pemicu tingginya angka stunting akibat kurangnya kesiapan fisik maupun mental calon ibu dalam menjalani kehamilan.

Adapun bagi ibu hamil, Wapres menegaskan perlunya pelayanan kesehatan yang berkelanjutan, mulai dari pemeriksaan kehamilan, pemantauan gizi, hingga pendampingan pascapersalinan. Menurutnya, ini penting untuk memastikan kondisi ibu dan janin tetap sehat hingga masa tumbuh kembang anak.

“Pemeriksaan kehamilan minimal 6 kali, pemantauan tumbuh kembang anak, pemberian ASI eksklusif 6 bulan dan juga Makanan Pendamping ASI (MPASI), dan juga pemberian imunisasi lengkap,” sebutnya.

Kedua, Wapres menegaskan bahwa upaya percepatan penurunan stunting tidak dapat dilakukan secara parsial. Ia menilai, penanganan stunting tidak hanya soal gizi dan kesehatan, tetapi juga mencakup kualitas lingkungan tempat tinggal yang layak.

“Dan saya titip pesan juga Bapak-Ibu, ini penanganan stunting ini harus komprehensif. Selain masalah kesehatan, ini masalah tempat tinggal, sanitasi, air bersih, drainase sekitar rumah, ini perlu prioritaskan juga,” pintanya.

 Ketiga, Wapres menekankan pentingnya kesamaan data dalam pelaksanaan program percepatan penurunan stunting. Ia menilai, data yang akurat dan terpadu merupakan dasar utama dalam merumuskan kebijakan yang efektif dan tepat sasaran.

“Ini mohon untuk dicatat. Semua stakeholder dalam penanganan stunting, saya harap memiliki satu basis data yang disepakati bersama. Ini jangan sampai tiap pemerintah, kementerian/lembaga, kepala daerah punya data yang berbeda-beda,” tegas Wapres. “Semua kebijakan itu harus berbasis data agar lebih tepat sasaran. Jadi sangat penting sekali untuk masalah data,” imbuhnya.

Keempat, Wapres meminta agar program prioritas Presiden Prabowo yang juga relevan dengan upaya pencegahan dan penanganan stunting, seperti Cek Kesehatan Gratis (CKG) terus diperkuat.

“Saya lihat kemarin sudah mulai jemput bola di sekolah-sekolah. Ke depan bisa jemput bola ke kantor-kantor, bisa dilayani di malam hari atau Sabtu dan Minggu,” pintanya.

Selain itu, ia juga menekankan pentingnya penyempurnaan program MBG yang menjadi salah satu pilar utama peningkatan gizi masyarakat.

“MBG ini sangat penting sekali. Saya setiap kali kunjungan ke daerah, pasti mampir ke sekolahsekolah. MBG ini program baru, masih perlu banyak penyempurnaan tapi saya lihat beberapa Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) sudah melakukan perbaikan,” pungkasnya.

Ditempat yang sama, Menteri Kesehatan RI Budi Gunadi Sadikin mengumumkan bahwa prevalensi stunting di Indonesia pada tahun 2024 berhasil turun menjadi 19,8 persen, untuk pertama kalinya berada di bawah angka 20 persen.

“Hari ini kita baru saja menyelenggarakan Rakornas dalam rangka penurunan prevalensi stunting. Alhamdulillah, pada tahun 2024 prevalensinya sudah turun menjadi 19,8 persen. Angka ini turun signifikan dalam 10 tahun terakhir, tetapi target kita harus turun jauh lebih rendah lagi,” ujar Menkes Budi dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Stunting

Menurut Budi, penanganan stunting tidak bisa dilakukan oleh satu kementerian saja. Ia menegaskan bahwa keberhasilan penurunan angka stunting merupakan hasil kerja bersama lintas sektor — mulai dari kementerian dan lembaga di tingkat pusat, pemerintah daerah hingga desa, serta dukungan organisasi kemasyarakatan dan relawan Posyandu.

“Penanganan stunting ini adalah kerja bersama. Tidak bisa satu kementerian saja. Semua harus bergerak bersama, dari pusat sampai desa,” tegas Budi.

Sementara itu, Wakil Bupati Kaur Abdul Hamid, S.PdI menyampaikan bahwa Kabupaten Kaur berkomitmen kuat menjaga trend penurunan stunting. Pemerintah daerah terus memperkuat kolaborasi lintas sektor, mulai dari kesehatan, pendidikan, sosial, hingga pemberdayaan masyarakat dan pemerintah desa.

“Stunting adalah isu nasional yang membutuhkan kerja bersama. Pemkab Kaur siap memperkuat langkah-langkah percepatan, terutama melalui peran aktif kecamatan dan desa, serta optimalisasi Program Bangga Kencana,” ujar Wabup.

Selaku Ketua TPPS Kabupaten Kaur Wabup menambahkan Pemkab Kaur telah melakukan intervensi terhadap 166 kasus stunting yang tersebar di sejumlah kecamatan. Intervensi dilakukan secara terpadu melalui dua pendekatan, yaitu intervensi spesifik dan intervensi sensitif, yang menyasar keluarga berisiko serta balita yang telah teridentifikasi stunting berdasarkan data by name by address.

Dijelaskan Wabup, Berdasarkan hasil pendataan tahun 2024, angka stunting di Kabupaten Kaur berada pada angka 15,9 persen. meskipun angka tersebut masih di atas target nasional, Pemkab Kaur terus berupaya maksimal melalui intervensi menyeluruh, baik intervensi spesifik maupun intervensi sensitif serta  memperkuat strategi percepatan penurunan stunting pada tahun 2025.

“Angka stunting Kaur tahun 2024 berada di angka 15,9 persen. Ini sekaligus menjadi acuan kami untuk memperkuat langkah percepatan pada tahun 2025. Pemkab Kaur berkomitmen terus menekan angka stunting melalui program terpadu lintas sektor,” ujar Wabup.

Ia pun menegaskan  komitmennya dalam upaya percepatan penurunan angka stunting yang merupakan isu prioritas yang membutuhkan kerja bersama lintas sektor, tidak hanya kesehatan, tetapi juga seluruh perangkat pendukung pembangunan manusia.

“Pemerintah Kabupaten Kaur menegaskan kesiapannya mewujudkan Zero New Stunting, kita pastikan tidak ada lagi kasus stunting baru melalui pengawasan ketat, intervensi cepat, dan pendampingan intensif di tingkat keluarga” Tandasnya. (top)