Kominfo- Pemerintah akan memfungsikan Nomor Induk Kependudukan (NIK) menjadi nomor NPWP. diketahui, penggunaan NIK sebagai NPWP merupakan upaya Ditjen Pajak untuk terus meningkatkan pelayanan kepada wajib pajak sehingga memudahkan wajib pajak memenuhi kewajiban perpajakannya secara baik dan benar.

Hal tersebut disampaikan Kepala Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP) Bintuhan Tri Setyono Nugroho usai menggelar  sosialisasi Pemutakhiran data dan validasi NIK jadi NPWP, Selasa (10/1/2022) di alual lantai tiga setda

Tri Setyono Nugroho menambahkan sesuaiu amanat undang-undang harmonisasi peraturan perpajakan nomor 7 tahun 2021 bahwa nanti per 1 januari 2024 seluruh penduduk Indonesia, NPWPNya menggunakan NIK (Nomor Induk Kependudukan)

“saat ini masih masa transisi, sampai 31 desember 2023 masyarakat masih bisa memakai NPWP yang lama, atau kalau sudah melakukan validasi bisa menggunakan NIK untuk proses pelaporan SPT tahunan” Ujar Kepala KP2KP

Kepala KP2KP juga menuturkan untuk perubahan NIK menjadi NPWP tidak hanya kepada ASN saja, namun untuk seluruh wajib pajak, dirinya mengaku untuk saat ini sosialisasi masih di lingkup ASN

“jadi wajib pajak silahkan lakukan validasi mandiri melalui https://djponline.pajak.go.id, dan nanti bila menemukan kendala atau data yang tidak sama, pihak KP2KP akan membatu selaku asistensi” terang Kepala KP2KP

Sementara itu, Asisten Administrasi Umum Setda Kaur Ir. Herwan, M.Si yang membuka kegiatan tersebut mengatakan  perubahan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) ke Nomor Induk Kependudukan (NIK) wajib oleh seluruh ASN di jajaran pemda kaur

Asisten III menyambut baik langkah itu dan mengatakan upaya tersebut makin memudahkan masyarakat dalam hal perpajakan. Apalagi sasaran utama dan yang menjadi percontohan ialah ASN Lingkup Kaur terlebih dahulu.

“Kita berharap agar seluruh ASN di Pemda Kaurt lebih dahulu menerapkannya lalu kepada masyarakat. Apalagi programnya akan launching tidak lama lagi, setahun kedepannya,” tutur Asisten III. (094)