Kominfo- Sebagai upaya penguatan arah kebijakan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Nasional dan mendorong komitmen Pimpinan Instansi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah terhadap penerapan SPBE, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Regormasi Birokrasi (PANRB) mengelar Forum SPBE Summit 2023, di Jakarta, Senin (20/3/2023) yang diikuti oleh seluruh kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah.

Dilansir dari menpan.go.id dan berbagai sumber, Deputi Bidang Kelembagaan dan Tata Laksana Kementerian PANRB, Nanik Murwati, mengatakan, akselerasi digital tidak akan sukses tanpa adanya kolaborasi secara komperehensif antar instansi.

"Pada kegiatan ini kami mengundang seluruh pimpinan pusat dan kepala daerah agar memahami arah kebijakan SPBE, sekaligus mendapat insight dari instansi pemerintah yang berhasil melaksanakan SPBE," ujar Nanik.

Pada penyelenggaraan Forum SPBE Summit 2023 ini, juga dilakukan serangkaian acara pemberian Digital Government Award (Anugerah Pemerintahan Digital) untuk mengapresiasi kinerja dan prestasi bagi Instansi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Adapun peraih Anugerah Pemerintahan Digital ini terdapat beberapa kriteria kategori, yaitu Kategori Penerapan Layanan SPBE, Kategori Pencapaian Indeks SPBE, Kategori Peningkatan Indeks SPBE, Kategori Pelaksanaan tata kelola SPBE, Kategori penguatan Kebiajkan SPBE, dan Kategori Penerapan Manajeman SPBE.

Nanik menjelaskan, pemberian anugerah tersebut menjadi bentuk apresiasi dan penghargaan terhadap instansi pemerintah dengan nilai pemantauan dan evaluasi terbaik 2021 dan 2022. Penganugerahan ini diharapkan dapat memberikan wawasan contoh banchmark SPBE yang baik.

“Kita berharap melalui SPBE Summit 2023, dapat tercipta penyederhanaan proses bisnis menuju tematik layanan digital, dan interopebilitas data dan aplikasi melalui pemanfaatan arsitektur SPBE” Pungkas Nanik

Sementara itu Menteri PANRB Abdullah Azwar Anas mengatakan, SPBE menjadi kunci untuk mengefisienkan dan mengefektifkan kinerja pemerintah dalam melayani publik.

“Tidak ada rumusnya, pelayanan publik bisa makin cepat dan mudah tanpa teknologi, tanpa digitalisasi itu kuncinya. Ketika negara indeks SPBE-nya bagus, maka kemudahan berusahanya bagus, artinya pelayanan investasinya bagus, indeks persepsi korupsinya dan penegakan hukum juga bagus,” ujar Anas.

Meski pemerintahan digital menjadi kunci, Anas menekankan SPBE bukan berarti semua instansi pemerintah berlomba membuat aplikasi. Saat ini ada sekitar 27.000 aplikasi layanan dari pusat hingga daerah. Presiden Jokowi pun telah memberi arahan untuk mewujudkan pelayanan digital yang mudah dan ringkas.

“Kalau selama ini kan rakyat misalnya mau akses layanan sektor A, maka dia download aplikasinya, bikin akun, dan isi begitu banyak data. Lalu besoknya mau akses layanan B, harus download aplikasi lainnya, bikin akun lagi, dan isi begitu banyak data. Artinya ini perlu diefektifkan biar hemat waktu, juga hemat kuota internet,” ujar Anas.

Anas lalu membeberkan jumlah komplain terkait layanan digital pemerintah sejak 2020-2022 yang mencapai 10.799 komplain.

“Di antara komplain itu adalah warga protes, kan kemarin sudah isi data di aplikasi sebelumnya, ini masuk aplikasi lain yang sektornya berkaitan, disuruh isi data lagi,” ujar Anas.

Dalam Kesempatan tersebut, Sekda Kaur Dr. Drs Ersan Sayhfiri, MM yang mewakili Bupati Kaur pada Forum SPBE Summit 2023 kabupaten kaur mendapatkan kategori di  anugerah Digital Government Award

"Kabupaten Kaur masuk dalam Kategori yaitu dalam Peningkatan Indeks SPBE” ujar Sekda. (094/***)