Kominfo- Asisten Administrasi Umum Ir. Herwan, M.Si didampingi, Kabag Organisasi dan tata laksana Setda Kaur Hari MK. Laksana, ST dan beberapa perwakilan OPD Teknis  mengikuti Forum Nasional Indeks Kualitas Kebijakan dan Pembinaan Jabatan Fungsional Analis Kebijakan Tahun 2024 secara virtual dari Aula Lantai Tiga setda, Selasa  (20/2/2024).

Dalam arahannya Plt. Kepala Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia, Muhammad Taufiq yang membuka kegiatan tersebut menyampaikan bahwa, sebagai salah satu upaya mendukung keberhasilan pencapaian Reformasi Birokrasi Nasional, Lembaga Administrasi Negara menyelenggarakan penilaian Indeks Kualitas Kebijakan Tahun 2023 yang digunakan sebagai indeks komposit dalam penilaian Reformasi Birokrasi di seluruh Instansi Pemerintah.

Dimana, lanjut Taufiq, berdasarkan rekapitulasi pelaksanaan Pengukuran Nasional Indeks Kualitas Kebijakan (IKK) Tahun 2023, dari 584 instansi pemerintah, sebanyak 226 instansi telah melaksanakan penilaian IKK Mandiri, dengan tingkat partisipasi sebanyak 38,70 persen. Dari jumlah tersebut, jumlah Instansi Daerah sebanyak 167 dari 511 instansi atau baru mencapi 32,68 persen.

Merujuk Data Hasil Pengukuran IKK Pemerintah Daerah yang telah berpartisipasi dalam Pengukuran Nasional IKK Tahun 2023, Pemerintah Kota Denpasar berada di peringkat pertama dengan memperoleh nilai 90,61 dengan predikat sangat baik kategori Pemerintah Daerah diatas Kabupaten Bogor dan Provinsi Jawa Barat yang berada di peringkat kedua dan ketiga.

"Pengukuran dilakukan terhadap produk hukum daerah yang diundangkan pada tahun 2021 dengan memenuhi aspek Agenda Setting, Formulasi Kebijakan, Implementasi Kebijakan dan Evaluasi Kebijakan," ujarnya

Taufiq menambahkan, manfaat dari pengukuran IKK ini di antaranya meningkatkan kualitas RB pemerintah dengan adanya acuan yang menjadi referensi bersama dalam menggambarkan kondisi proses pengelolaan kebijakan.

Selain itu, pengukuran IKK dapat membangun knowledge sharing serta mendorong terbangunnya knowledge to policy untuk peningkatan kualitas kebijakan dan terakhir adalah menciptakan kepercayaan masyarakat atas kinerja pemerintah.

“Untuk itu saya mendorong setiap pimpinan instansi untuk dapat mengoptimalkan peran dari jabatan fungsional analis kebijakan, terlebih dengan terbitnya Peraturan Menteri PANRB Nomor 1 Tahun 2023, pimpinan dapat melakukan dialog kinerja serta memastikan setiap Analis Kebijakan di instansinya dapat berkontribusi dalam penyusunan kebijakan yang berkualitas,” ujarnya.

Sementara itu, Kepala Pusat Pembinaan Analis Kebijakan LAN, Yogi Suwarno, dalam kesempatan tersebut menyampaikan pentingnya kegiatan sosialisasi pengukuran IKK ini untuk mendorong praktek kebijakan di level instansi dan nasional sudah tepat dan akuntabel serta mempresentasikan kelompok yang terwakilkan.

Yogi Suwarno juga menjelaskan, IKK menjadi instrumen untuk menilai kualitas kebijakan pemerintah yang dilihat dari proses pembuatan kebijakan dan bagaimana melakukan pengelolaan agenda setting, formulasi kebijakan, implementasi serta pada proses evaluasi kebijakannya. Sementara itu juga tujuan dari pengukuran IKK ini adalah untuk mendorong penguatan partisipasi publik dan prinsipprinsip tata kelola yang baik dalam proses penyusunan kebijakan publik. (top/dari berbagai sumber)