Kominfo- Pemerintah Kabupaten Kaur bersama DPRD Kaur resmi menandatangani Nota Kesepakatan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Tahun Anggaran 2026. Penandatanganan berlangsung dalam rapat paripurna di ruang sidang DPRD Kaur, Jumat (15/8/2025).

Rapat paripurna dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Kaur Januardi didampingi Wakil Ketua I Herdian Sapta Nugraha, SH, Wakil Ketua II Mardianto, SAP dan dihadiri Bupati Kaur Gusril Pausi, S.Sos, MAP, Wakil Bupati Abdul Hamid, S.PdI, Forkopimda, Sekretaris Daerah, para kepala OPD, serta anggota dewan.

Ketua DPRD Kaur menyampaikan bahwa penandatanganan KUA-PPAS ini merupakan wujud komitmen eksekutif dan legislatif dalam mewujudkan perencanaan pembangunan yang efektif, efisien, dan tepat sasaran.

“Kesepakatan ini menjadi dasar dalam penyusunan Rancangan APBD 2026, sehingga program-program prioritas dapat terlaksana sesuai kebutuhan masyarakat” ujarnya.

Disampaikan Ketua DPRD, proses pembahasan KUA-PPAS dilakukan secara transparan dan akuntabel dengan mempertimbangkan aspirasi masyarakat dan mengacu pada arah pembangunan daerah.

“Penandatanganan KUA-PPAS ini dilakukan tepat waktu, paling lambat minggu kedua Agustus, sebagaimana diamanatkan peraturan. Hal ini penting agar tahapan penyusunan APBD 2026 bisa berjalan lancar dan tepat jadwal. Kami di DPRD berkomitmen untuk mengawal setiap program prioritas agar benar-benar menyentuh kepentingan masyarakat,” ujar Ketua DPRD Kaur.

Ketua DPRD berharap dengan penandatanganan KUA-PPAS tepat waktu, proses penyusunan APBD 2026 bisa segera berjalan. ia mengajak seluruh masyarakat untuk ikut mengawal dan memberikan masukan, agar program pembangunan tepat sasaran dan membawa manfaat luas

Terpisah, Bupati Kaur Gusril pausi, S.Sos, MAP menyampaikan bahwa KUA-PPAS 2026 mengacu pada visi-misi daerah dengan fokus pada tiga sektor prioritas berupa infrastruktur, kesehatan, dan perkebunan berupa 1 juta bibit sawit gratis

“Tiga sektor ini menjadi ujung tombak program pembangunan daerah, sesuai janji politik yang telah kami sampaikan kepada masyarakat, dan  memang menjadi kebutuhan mendesak masyarakat” ujarnya.

Bupati berharap, dengan penandatanganan KUA-PPAS ini, Pemkab dan DPRD akan segera melanjutkan pembahasan Rancangan APBD 2026 agar dapat ditetapkan sesuai jadwal. (top)