Kominfo- Wakil Bupati Abdul Hamid, S.PdI selaku Ketua Tim Percepatan Penurunan Stunting Kabupaten Kaur menghadiri kegiatan Penilaian Kinerja Aksi Konvergensi Percepatan Penurunan Stunting Kabupaten/Kota Tahun 2025 yang digelar di Ruang Rapat Lantai III Kantor Gubernur Bengkulu, Rabu (27/8/2025)

Kegiatan yang bertujuan untuk menekan angka stunting secara signifikan di Provinsi Bengkulu tersebut dibuka secara lagsung oleh Gubernur Bengkulu selaku Ketua TPPS Provinsi Ir. Mian, turut di hadiri oleh seluruh Wakil Bupati dan Wakil Wali Kota se-Provinsi Bengkulu, serta unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda). Hal ini menegaskan bahwa penurunan stunting harus dilakukan secara serius dan terpadu.

“Stunting adalah persoalan kompleks, bukan hanya isu kesehatan, tetapi juga isu pembangunan manusia. Oleh karena itu, peran seluruh lintas sektoral sangat krusial,” tegas Mian.

Ia menambahkan, penanganan stunting dan kemiskinan merupakan masalah serius yang harus menjadi prioritas. Pada 2024 lalu, prevalensi stunting di Provinsi Bengkulu berhasil turun menjadi 18,8 persen.

Untuk mempercepat penurunan angka stunting, Mian menegaskan pentingnya sinergi melalui pendekatan pentahelix yang melibatkan pemerintah, akademisi, dunia usaha, komunitas masyarakat, dan media.

“Melalui gerakan bapak asuh stunting genting, kita ingin mendorong orang tua asuh cegah stunting sekaligus memperkuat keluarga agar lahir generasi yang sehat dan bebas stunting,” ujarnya.

Sementara itu, Wakil Bupati KaurAbdul Hamid, S.PdI dalam paparannya, menegaskan komitmen Pemerintah Kabupaten Kaur untuk terus menurunkan angka stunting. Berdasarkan data E-PPGBM Februari 2025, prevalensi stunting Kaur telah menurun hingga 2,8%, capaian yang lebih baik dibanding rata-rata Provinsi Bengkulu (18,8%) dan nasional (19,8%).

“Untuk tahun 2025, Pemerintah Kabupaten Kaur menetapkan 40 desa lokus  sebagai prioritas pencegahan. Sejumlah program unggulan dilaksanakan, antara lain bantuan makanan tambahan, sembako dan susu, penyediaan air bersih, hibah sanitasi, hingga perbaikan rumah tidak layak huni. Dukungan anggaran mencapai Rp29,57 miliar pada 2025 dan diproyeksikan meningkat menjadi Rp30 miliar di 2026, melibatkan berbagai OPD lintas sektor.” Papar Wabup

Selain itu, tambah Wabup, Kabupaten Kaur juga menghadirkan inovasi pelayanan publik, di antaranya TABURI KULE (Teman Ibu Hamil Risiko Tinggi di Lungkang Kule), pemberian PMT lokal, program bedah rumah, serta sosialisasi gizi untuk masyarakat. Upaya ini merupakan wujud komitmen pemerintah dalam mewujudkan Kabupaten Kaur Maju, Sejahtera, dan Bahagia melalui percepatan penurunan stunting secara terukur dan berkelanjutan.

“Kami telah melaksanakan delapan aksi konvergensi secara bertahap dan menyeluruh, dengan fokus pada intervensi gizi spesifik maupun sensitif. Keterlibatan perangkat desa, tenaga kesehatan, dan seluruh elemen masyarakat sangat kami dorong,” kata Wabup (top/rilis)