Kominfo- Bupati Kaur H. Lismidianto, SH, MH  membuka kegiatan pertemuan Forum Komunikasi Pemangku Kepentingan Utama BPJS Kesehatan Kabupaten Kaur, Selasa (8/3/2022).

Bupati Kaur dalam sambutannya mengatakan kegiatan ini dilaksanakan dengan tujuan mendukung Program Jaminan Kesehatan Sebagai Program Strategis Nasional, mencapai persamaan pemahaman tentang Program Jaminan Kesehatan Nasional Khusunya di Kabupaten Kaur

Bupati juga menambahkan bahwa untuk menyukseskan program JKN-KIS agar dapat dirasakan oleh masyarakat peserta JKN-KIS, perlu adanya sinergi antara Pemerintah Daerah dengan seluruh stakeholders. Peran dan kolaborasi Pemerintah Daerah dan stakeholders lainnya menjadi sangat penting, dalam rangka mendorong masyarakat umum yang mampu, khususnya di Kabupaten Kaur, untuk aktif mendaftarkan diri JKN-KIS.

“Selain itu juga kegiatan ini bertujuan untuk tercapainya pemahaman yang sama dalam mendukung Program JKN-KIS, terwujudnya partisipasi Pemerintah Daerah dalam mendukung sosialisasi dan fasilitas pendaftaran peserta Program JKN-KIS demi tercapainya Universal Coverage tanpa diskriminasi serta mempermudah koordinasi antar intansi yang terkait dalam menyelesaikan kendala-kendala operasional di lapangan”, ujar Bupati.

Sementara Itu Kepala BPJS Cabang Bengkulu dr. Adrian Fitria, AAAK dalam paparannya menyampaikan Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS), telah ditetapkan tanggal 1 Januari 2014 sebagai awal penerapan program jaminan kesehatan bagi seluruh rakyat Indonesia atau program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).

Dalam rangka penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan khusunya di Kabupaten Kaur hendaknya forum kemitraan pemangku kepentingan utama ini dapat menjadi wadah untuk memfasilitasi Pemerintah, manajemen fasilitas Kesehatan, dan seluruh stakeholder terkait dalam menunjang program JKN-KIS dapat berjalan optimal.

“Untuk kabupaten Kaur sendiri Kuota Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI-JK)  berjumalah 69.945, namun baru terisi 58.175 dan sisa kuota sebanyak 11.770, untuk memnuhi kuota tersebut dibutuhkan Data Terpadu Kesejahteran Sosial (DTJKS) agar dapat diusulkan ke PBI JK” Ujar Adrian

Masih menurut Adrian, untuk mendapatkan Data dari 17.927 Kuota yang belum terisi perlu dilakukan padanan data yang ada di dinas dukcapil untuk memetakan NIK masyarakat yang belum Ber JKN, baik per desa atau pun per kecamatan 

Adrian menambahkan untuk pesertaan Kepala desa dan perasngkat desa untuk kabupatern kaur hingga tahun 2022 ini masih belum ada, adrian meminta kepada PDS terkait untuk bisa mengakomodir kepesertaan tersebut

Adrian juga menyampaikan bahwa target cakupan JKN seluruh Indonesia sesuai dengan Peraturam Presiden RI nomor 18 tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional tahun 2020-2024 98 persen penduduk mendapatkan perlindungan sosial

Disela-sela kegiatan temu Forum  Bupati Kaur yang didampingi Sekda Kaur Dr. Drs. Ujang Safiri, MM, Kepala BPJS Cabang Bengkulu dr. Adrian Fitria, AAK, Ketua Komisi II DPRD kaur Irwanto Toher secara simbolis menyerahkan kartu KIS Jamkesda kepada masyarakat penerima manfaat,  Bupati berharap dengan telah diterimanya kartu tersebut bisa dimanfaatkan untuk mendapatkan pelayanan kesehatan baik di puskesmas ataupun dirumah sakit tanpa ada diskriminasi. (tp/mediacenter)