Kominfo- Pemerintah Kabupaten Kaur terus berkomitmen mendukung pemerintah pusat dalam rangka pengendalian inflasi di daerah dengan peran aktif melaksanakan berbagai upaya yang disampaikan oleh pemerintah pusat sehingga angka inflasi di daerah dapat terus ditekan

Hal tersebut disampaikan, Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Kastilon Sirad, S.Sos usai mengikuti kegiatan rakor pengendalian inflasi daerah yang digelar secara virtual oleh Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia (Kemendagri RI) di Aula Lantai tiga setda Kaur, Senin (10/7/2023).

Asisten II berharap dengan sinergi bebagai pihak Inflasi di kabupaten kaur bisa terus ditekan dengan kolaborasi baik di tingkat pusat maupun daerah sehingga berbagai faktor yang menjadi pemicu naiknya angka inflasi dapat diintervensi sesuai dengan kapasitasnya dan pengendalian inflasi dapat dilaksanakan dengan tepat

“Semoga ekonomi di Kabupaten Kaur bisa tersru meningkat dan bersaing dengan Kabupaten,Kota maupun provinsi dan kedepan bisa memiliki produk yang bisa menunjang ekonomi baik itu kesejahteraan petani, maupun SDM yang lainnya” Tandas Asisten II

Sementara itu, Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian yang memimpin jalannya rapat, menyampaikan Ucapan terimakasih dan mengapresiasi dari Presiden Joko Widodo terhadap Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yang telah bersinergi. Sehingga bisa mengendalikan dan menurunkan angka inflasi nasional dari 4 persen (y-o-y) ke 3,52 persen (y-o-y) meskipun masih terjadi kenaikan dengan angka yang tidak terlalu besar selama periode Mei-Juni.

“Namun ada beberapa komoditas yang pada rapat Minggu lalu menjadi atensi kita bersama yaitu harga jagung di tingkat peternak, daging ayam ras, dan telur ayam ras, sedangkan komoditas lainnya relatif terkendali,” tuturnya.

Tak hanya itu, tingkat inflasi bulanan pada Juni 2023 lebih tinggi, dibandingkan dengan inflasi bulan sebelumnya, namun lebih rendah dibandingkan bulan yang sama tahun lalu.

“Meskipun inflasi membaik secara nasional, namun angka di tingkat daerah terjadi variasi, ada yang rendah sekali dan ada yang tinggi, sehingga kita jangan berpuas diri dulu. Untuk daerah yang inflasinya rendah harus dipertahankan dan untuk daerah yang inflasinya tinggi harus melakukan gerakan atau upaya untuk mencari masalahnya apa,” pesan Tito.

Diacara yang sama, Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa Pudji Ismartini melaporkan bahwa, secara nasional jumlah kabupaten/kota yang mengalami kenaikan Indeks Perkembangan Harga (IPH) naik sekitar 3 persen dari Minggu sebelumnya dan berdasarkan data kenaikan IPH terjadi di sebagian besar wilayah Sumatera dan Sulawesi.

Pudji juga mengungkapkan bahwa ada 10 kabupaten/kota dengan IPH tertinggi yaitu Subulussalam (4,69 persen), Rokan Hulu (4,14 persen), Aceh Singil (3,93 persen), Lampung Utara (3,45 persen), Pesisir Selatan (3,35 persen), Padang Lawas Utara (3,25 persen), Rejang Lebong (2,91 persen), Gayo Lues (2,89 persen), Pagar Alam (2,88 persen), dan Empat Lawang (2,84 persen).

“Komoditas utama yang mempengaruhi perubahan IPH di beberapa kabupaten/kota Minggu pertama Juli 2023 adalah cabai merah, daging ayam ras, bawang putih dan cabai rawit. Sementara komoditas utama penurunan IPH di sejumlah kabupaten/kota adalah cabai rawit, daging ayam ras, bawang merah dan ikan kembung, ” jelasnya. (094/Dari Berbagai Sumber)