Kominfo- Sekda Kaur Dr. Drs. Ersan Syahfiri, MM bersama Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Kabupaten Kaur mengikuti rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi yang dirangkai dengan sosialisasi penyelenggaraan sekolah rakyat serta Optimalisasi pelaksanaan pengentasan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan Ekstrem secara virtual, Senin (21/4/2025) dari Ruang rapat lantai II setda Kaur

Rapat yang dibuka secara langsung oleh Menteri dalam negeri M. Tito Karnavian dari gedung Sasan Bhakti Praja, Jakarta tersebut menghadirkan sejumlah narasumber diantaranya  Menteri Sosial Saifullah Yusuf, Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kesejahteraan Sosial Prof. Dr. Ir. Nunung Nuryartono, M.Si., Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti, Deputi III KSP Edy Priyono, Kepala Badan Pangan Nasional Arief Prasetyo Adi, serta Staf Ahli Menteri Pertanian Suwandi.

Dalam arahannya Mendagri mengatakan pada rakor sebelumnya Wakil Menteri Pendidikan Dasar Menengah telah menjelaskan mengenai sekolah Garuda, sekolah menargetkan untuk mencari para talenta unggulan dan nantinya akan diberikan beasiswa melanjutkan ke universitas terbaik di dunia, setelah lulus  bisa kembali ke tanah air untuk berkontribusi

“selain sekolah Garuda, Presiden RI Bapak Prabowo Subianto pada tanggal 3 Januari 2025 menugaskan spesifik kepada Menteri Sosial untuk membentuk atau membangun sekolah rakyat” Ungkap Mendagri

Dikatakan Mendagri sekolah rakyat berbeda dengan sekolah Garuda, sekolah rakyat berbentuk  asrama Boarding School, dimana biaya makan, tempat tinggal, hingga fasilitas olahraga siswa ditanggung oleh pemerintah, mulai jenjang Sekolah Dasar sampai Sekolah Menengah Pertama

“Sekolah Rakyat berbeda dari Sekolah Unggulan Garuda yang ditujukan bagi siswa berprestasi tinggi. Sekolah Rakyat berorientasi pada peningkatan akses dan pemerataan pendidikan yang menyentuh semua lapisan masyarakat termasuk keluarga yang kurang mampu baik yang miskin maupun miskin ekstrim” Ujar Mendagri  

Disampaikan Mendagri, Program sekolah rakyat ini  adalah upaya nyata dari pemerintah untuk menaikkan derajat masyarakat miskin,  Agar anak dari keluarga prasejahtera tidak mewarisi kemiskinan orang tuanya.

“Saya menginstruksikan kepada kepala daerah untuk segera menggelar rapat khusus, serta meminta Sekda dan Kepala Dinas Pendidikan segera merespons peluang program ini. Legalitas dan kesiapan lahan menjadi aspek penting dalam proses pengajuan pendirian Sekolah Rakyat di daerah” Tegas Mendagri

Kepala BPS RI Amalia Adininggar Widyasanti dalam paparannya menyebutkan, pada minggu ketiga April 2025, terdapat 23 provinsi yang mengalami kenaikan Indeks Perkembangan Harga (IPH), 14 provinsi mengalami penurunan, dan 1 provinsi tetap stabil. Komoditas utama penyumbang kenaikan IPH adalah bawang merah dan cabai merah.

Secara nasional, harga bawang merah naik sebesar 9,18% dan bawang putih naik sebesar 1,69% dibandingkan bulan sebelumnya. Harga kedua komoditas ini juga tercatat berada di atas rentang Harga Acuan Penjualan (HAP).

Sementara itu, Menteri Sosial Saifullah Yusuf selaku koordinator utama program Sekolah Rakyat mengungkapkan, dasar hukum Sekolah Rakyat merujuk pada Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 8 Tahun 2025 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Pengentasan Kemiskinan dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem.

“Pendidikan adalah rekayasa sosial paling efektif dalam memutus rantai kemiskinan. Sekolah Rakyat menjadi kebijakan afirmatif untuk menjawab tantangan ini. Ini adalah bagian dari visi besar Indonesia Emas 2045,” terang Mensos.

Saat ini, tercatat sudah ada 356 titik usulan pembangunan Sekolah Rakyat, dengan target pembangunan di 200 lokasi pada tahun 2025. (top/***)