BINTUHAN, Kominfo – Pemerintah Kabupaten Kaur terus mendorong percepatan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2026. Memasuki akhir Triwulan II, sejumlah kegiatan masih membutuhkan percepatan, terutama program yang berkaitan langsung dengan kepentingan masyarakat.

Hal tersebut disampaikan Wakil Bupati Kaur Abdul Hamid, S.Pd.I., saat membuka Rapat Koordinasi Pimpinan terkait laporan pemanfaatan anggaran APBD Kabupaten Kaur Triwulan II Tahun Anggaran 2026 di Gedung Serbaguna Kabupaten Kaur, Senin (31/8/2026)

Abdul Hamid mengatakan, rakor tersebut menjadi forum evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan sekaligus membahas berbagai kendala yang menyebabkan sejumlah program belum terealisasi secara maksimal.

“Memang serapan anggaran ini kan di bulan berjalan. Ada beberapa item yang menjadi catatan kita yang memang harus segera kita realisasikan, karena ini menyangkut kepentingan masyarakat” ujar Abdul Hamid.

Menurutnya, rendahnya realisasi pada Triwulan II tidak terlepas dari sejumlah kegiatan yang masih berada dalam proses kontrak. Kondisi tersebut membuat kegiatan belum memasuki tahap pelaksanaan sehingga pencairan anggaran juga belum dapat dilakukan.

Ia berharap kegiatan-kegiatan yang masih dalam proses tersebut dapat segera berjalan sehingga realisasi anggaran meningkat pada periode berikutnya.

“Kita berharap capaian-capaian ini akan segera banyak diserap di bulan Agustus dan September, karena banyak kegiatan sampai saat ini masih dalam tahap kontrak, belum pelaksanaan, artinya belum menghasilkan pencairan” katanya.

Abdul Hamid menegaskan, pemerintah daerah tidak ingin persoalan tersebut dibiarkan berlarut. Karena itu, rapat koordinasi pimpinan menjadi momentum untuk mencari solusi bersama dan memastikan kegiatan yang telah direncanakan dapat segera dilaksanakan.

“Hal-hal yang demikian inilah yang kita cari solusinya seperti apa dalam rangka percepatan serapan anggaran dan memaksimalkan serapan anggaran APBD di 2026 ini” tegasnya.

Ia juga mengingatkan seluruh OPD dan kecamatan agar tidak hanya berorientasi pada penyerapan anggaran, tetapi memastikan setiap anggaran yang digunakan benar-benar menghasilkan program dan pelayanan yang manfaatnya dapat dirasakan masyarakat.

Abdul Hamid menegaskan percepatan realisasi anggaran penting dilakukan karena APBD tidak hanya berkaitan dengan administrasi pemerintahan, tetapi juga memiliki dampak terhadap pembangunan, pelayanan publik dan perputaran ekonomi masyarakat Kabupaten Kaur.

Sementara itu, Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Setda Kaur, Jupidiansyah, S.E., dalam laporannya menyampaikan perkembangan realisasi anggaran perangkat daerah per Juni 2026 atau sampai dengan Triwulan II.

Dari laporan yang diterima Bagian Administrasi Pembangunan, masih terdapat sejumlah perangkat daerah dengan tingkat realisasi yang relatif rendah. Di sisi lain, terdapat pula OPD dan kecamatan yang telah menunjukkan realisasi lebih baik.

Jupidiansyah memaparkan, terdapat sejumlah OPD yang realisasinya telah berada di atas 50 persen. Dinas Pariwisata menjadi OPD dengan realisasi tertinggi, disusul Dinas Pemuda dan Olahraga.

Untuk tingkat kecamatan, Kecamatan Tanjung Kemuning tercatat sebagai kecamatan dengan realisasi tertinggi.

Sementara sejumlah perangkat daerah masih perlu mendapat perhatian karena realisasinya relatif rendah. Di antaranya Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang serta Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah.

Pada tingkat kecamatan, realisasi terendah tercatat di Kecamatan Kaur Tengah. Jupidiansyah juga menyampaikan masih terdapat perangkat daerah yang belum menyampaikan laporan realisasi anggaran, yakni Kecamatan Kaur Utara.

Hasil evaluasi tersebut menjadi bahan bagi pemerintah daerah untuk melakukan langkah perbaikan dan percepatan pada Triwulan III. Setiap OPD dan kecamatan diminta segera menindaklanjuti kegiatan yang masih dalam proses agar pelaksanaan APBD berjalan sesuai rencana. (top)