Pertahankan UHC Prioritas, Pemkab Kaur Dorong Kepesertaan Aktif BPJS Kesehatan hingga Tingkat Desa

Keterangan Gambar : Foto bersama usai pembukaan sosialisasi kepesertaan BPJS Kesehatan


BINTUHAN, Kominfo– Pemerintah Kabupaten Kaur terus memperkuat upaya peningkatan kepesertaan aktif Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) melalui BPJS Kesehatan. Salah satunya dengan menggelar Sosialisasi Kepesertaan BPJS Kesehatan di Gedung Serbaguna Padang Kempas, Selasa (28/7/2026), yang diikuti kepala desa dan operator desa.

Kegiatan tersebut dibuka langsung oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Kaur, Dr. Nasrur Rahman, S.Hut., M.Si. Dalam sambutannya, ia menegaskan bahwa pemerintah daerah ingin memastikan seluruh warga yang berdomisili di Kabupaten Kaur dapat menikmati layanan kesehatan melalui kepesertaan BPJS Kesehatan yang aktif.

Menurutnya, hal itu menjadi tanggung jawab pemerintah dalam memberikan jaminan akses pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Karena itu, seluruh kepala desa diminta memastikan data kependudukan di wilayahnya selalu diperbarui agar status kepesertaan BPJS Kesehatan setiap warga dapat diketahui secara akurat.

"Jangan sampai ada masyarakat yang tidak mendapatkan pelayanan kesehatan hanya karena data kepesertaannya belum diperbarui atau status BPJS Kesehatannya tidak aktif. Kepala desa harus memastikan data warganya selalu valid dan mutakhir" tegas Nasrur Rahman.

Ia mengatakan, data yang akurat akan memudahkan pemerintah dalam mengidentifikasi masyarakat yang belum terdaftar maupun peserta yang kepesertaannya tidak aktif sehingga dapat segera ditindaklanjuti.

Sekda juga mengungkapkan, Pemerintah Kabupaten Kaur menargetkan pada 2026 dapat meningkatkan capaian menjadi Universal Health Coverage (UHC) Tingkat Madya. Target tersebut merupakan kelanjutan dari keberhasilan Kabupaten Kaur yang sebelumnya meraih penghargaan UHC Tingkat Pratama dengan cakupan kepesertaan mencapai sekitar 98 persen.

"Kami ingin melalui sosialisasi ini kepesertaan BPJS Kesehatan di Kabupaten Kaur terus meningkat. Dengan dukungan seluruh kepala desa dan operator desa, kami optimistis target UHC tahun 2026 dapat kembali kita capai. Ini merupakan bentuk komitmen pemerintah daerah untuk memastikan seluruh masyarakat memperoleh jaminan dan akses pelayanan kesehatan yang layak" ujarnya.

Sementara itu, Kepala Bagian Pelayanan Kepesertaan BPJS Kesehatan Cabang Bengkulu, Ahmad Saibul Wafa, mengatakan sosialisasi tersebut bertujuan memberikan kemudahan kepada pemerintah desa dalam memastikan status kepesertaan masyarakat.

Menurutnya, BPJS Kesehatan akan menunjuk operator di setiap desa yang nantinya diberikan akses untuk melakukan pengecekan status kepesertaan melalui sistem atau website BPJS Kesehatan.

"Ke depan kami akan menunjuk operator di masing-masing desa. Nantinya operator tersebut dapat melakukan pengecekan status kepesertaan melalui website BPJS Kesehatan kapan saja dan dari mana saja. Harapannya, masyarakat akan lebih mudah mengetahui apakah kepesertaan BPJS Kesehatannya aktif atau tidak, sehingga jika ada kendala dapat segera ditindaklanjuti" jelas Ahmad.

Ia menambahkan, Kabupaten Kaur menjadi salah satu daerah di Provinsi Bengkulu yang telah menyandang predikat UHC Prioritas. Predikat tersebut diberikan karena tingginya capaian kepesertaan JKN sehingga masyarakat memperoleh kemudahan mengakses pelayanan kesehatan.

Melalui skema UHC Prioritas, masyarakat yang memenuhi persyaratan dapat memperoleh pelayanan kesehatan hanya dengan menunjukkan Kartu Tanda Penduduk (KTP). Selain itu, warga yang belum terdaftar atau mengalami kendala kepesertaan dapat segera dilakukan proses aktivasi sesuai mekanisme yang berlaku.

"Masih ada sejumlah kabupaten di Provinsi Bengkulu yang belum mencapai status UHC Prioritas. Karena itu, capaian ini harus kita pertahankan dan terus ditingkatkan melalui kerja sama antara pemerintah daerah, pemerintah desa, BPJS Kesehatan, serta dukungan seluruh masyarakat" katanya.

Di tempat yang sama, Kepala BPJS Kesehatan Kabupaten Kaur, Nuraynun Simanjorang, mengungkapkan bahwa hingga 1 Juli 2026 cakupan kepesertaan JKN di Kabupaten Kaur telah mencapai 98,2 persen, sedangkan tingkat keaktifan peserta berada di angka 86,7 persen.

Menurutnya, capaian tersebut menunjukkan komitmen Pemerintah Kabupaten Kaur dalam memperluas perlindungan jaminan kesehatan bagi masyarakat. Namun, masih diperlukan upaya bersama untuk meningkatkan tingkat keaktifan peserta sehingga manfaat JKN dapat dirasakan secara optimal.

"Hingga Juli 2026, cakupan kepesertaan JKN di Kabupaten Kaur telah mencapai 98,2 persen dengan tingkat keaktifan peserta sebesar 86,7 persen. Kami berharap melalui sosialisasi ini, baik kepesertaan maupun keaktifan peserta terus meningkat pada bulan-bulan berikutnya" ujar Nuraynun.

Ia juga mengungkapkan bahwa mulai 3 Agustus 2026, BPJS Kesehatan akan menerapkan full shifting/pelayanan penuh di Mal Pelayanan Publik (MPP). Seluruh pelayanan tatap muka yang sebelumnya dilakukan di kantor BPJS Kesehatan akan dipusatkan sepenuhnya di MPP guna memberikan kemudahan dan meningkatkan kualitas layanan kepada masyarakat.

Ia menambahkan, sinergi antara BPJS Kesehatan, Pemerintah Kabupaten Kaur, pemerintah desa, serta seluruh pemangku kepentingan menjadi kunci dalam mempertahankan status UHC Prioritas sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan bagi masyarakat. Dengan data kepesertaan yang akurat dan peserta yang aktif, diharapkan seluruh warga Kabupaten Kaur dapat memperoleh akses pelayanan kesehatan yang cepat, mudah, dan berkualitas kapan pun dibutuhkan. (top)

Facebook Comments

0 Komentar

TULIS KOMENTAR

Alamat email anda aman dan tidak akan dipublikasikan.