Bupati Kaur Teken Pakta Integritas, Perkuat Komitmen Pemerintahan Bersih dan Bebas Korupsi

Keterangan Gambar : Bupati Kaur saat menghadiri penandatangana pakta integritas (Foto : IST/MC)


BINTUHAN, Kominfo – Bupati Kaur Gusril Pausi, S.Sos., M.AP., bersama Gubernur Bengkulu Helmi Hasan, SE, Wakil Gubernur Bengkulu Ir. Mian, serta seluruh bupati dan wali kota se-Provinsi Bengkulu menandatangani Pakta Integritas dan Komitmen Bersama sebagai bentuk keseriusan mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, akuntabel, dan bebas dari praktik korupsi.

Kegiatan yang dipusatkan di Aula Merah Putih, Kantor Gubernur Bengkulu, Selasa (10/11/2026), tersebut juga diikuti oleh pimpinan DPRD Provinsi Bengkulu dan DPRD kabupaten/kota, serta seluruh kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Provinsi Bengkulu.

Penandatanganan ini menjadi bagian dari upaya memperkuat integritas penyelenggaraan pemerintahan, meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, sekaligus mendorong pencegahan tindak pidana korupsi di lingkungan pemerintahan.

Bupati Kaur Gusril Pausi mengatakan, penandatanganan Pakta Integritas merupakan bagian dari komitmen bersama dalam memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik dengan menjunjung tinggi nilai kejujuran, transparansi, akuntabilitas, serta tanggung jawab dalam menjalankan tugas dan amanah pemerintahan.

Menurutnya, kehadirannya dalam kegiatan tersebut juga merupakan bentuk partisipasi Pemerintah Kabupaten Kaur untuk membangun sinergi dan menyamakan komitmen bersama Pemerintah Provinsi Bengkulu serta seluruh pemerintah kabupaten dan kota.

"Melalui Pakta Integritas ini, kita berharap seluruh unsur pemerintahan senantiasa mengedepankan prinsip integritas, profesionalisme, disiplin, dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam menjalankan tugas, khususnya dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat" ujar Bupati Gusril.

Ia menegaskan, membangun daerah tidak hanya berorientasi pada pencapaian pembangunan fisik, tetapi juga harus diiringi dengan upaya menghadirkan pemerintahan yang bersih, bertanggung jawab, serta senantiasa mengutamakan kepentingan masyarakat.

Sementara itu, Gubernur Bengkulu Helmi Hasan dalam arahannya menegaskan bahwa Pakta Integritas tidak boleh berhenti sebagai kegiatan seremonial atau sekadar penandatanganan di atas kertas. Sebaliknya, komitmen tersebut harus menjadi titik awal perubahan nyata dalam penyelenggaraan pemerintahan di Provinsi Bengkulu.

"Hari ini kita siap mengubah hal-hal buruk yang selama ini terjadi di Provinsi Bengkulu, terutama terkait kepala daerah yang tersandung persoalan hukum, khususnya tindak pidana korupsi. Kita ingin ke depan pemerintahan berjalan dengan baik, bersih, dan berintegritas" tegas Helmi Hasan.

Gubernur juga menekankan pentingnya keterbukaan informasi, terutama dalam pengelolaan anggaran pemerintah daerah. Menurutnya, masyarakat memiliki hak untuk mengetahui sekaligus mengawasi bagaimana anggaran publik dikelola dan digunakan.

"Penandatanganan Pakta Integritas ini jangan hanya menjadi seremonial. Kita ingin pemerintahan yang terbuka, terutama dalam persoalan anggaran. Masyarakat harus bisa mengetahui dan melihat bagaimana anggaran dikelola. Tidak boleh ada permainan KKN, apalagi korupsi. Dengan keterbukaan informasi, masyarakat dapat ikut mengawasi jalannya pemerintahan" ujar Helmi.

Pada kesempatan yang sama, Plt. Direktur Koordinasi dan Supervisi Wilayah I Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI, Andi Purwana, menyampaikan bahwa Pakta Integritas merupakan bentuk pertanggungjawaban moral para penyelenggara pemerintahan, tidak hanya kepada masyarakat, tetapi juga kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Ia mengingatkan agar seluruh kepala daerah, wakil kepala daerah, pimpinan DPRD provinsi dan kabupaten/kota, serta kepala OPD memaknai penandatanganan tersebut sebagai komitmen yang harus dijaga dalam menjalankan amanah pemerintahan.

"Komitmen Pakta Integritas yang nantinya ditandatangani oleh seluruh kepala daerah, wakil kepala daerah, DPRD provinsi, kabupaten/kota, serta seluruh kepala OPD merupakan komitmen Bapak dan Ibu kepada masyarakat dan juga kepada Sang Pencipta. Jadikan momentum ini sebagai sesuatu yang sakral agar kita semua senantiasa menjaga diri dan terhindar dari proses hukum, khususnya tindak pidana korupsi" ungkap Andi Purwana.

Andi menjelaskan, kegiatan tersebut merupakan bagian dari upaya KPK untuk terus mengingatkan para penyelenggara pemerintahan agar konsisten menjaga integritas dan menjalankan amanah sesuai komitmen yang telah dibuat.

"Acara ini kami selenggarakan agar dapat terus menekankan dan mengingatkan Bapak dan Ibu sekalian untuk selalu menjaga komitmen sesuai dengan apa yang nantinya ditandatangani. Jangan sampai komitmen tersebut hanya tertulis di atas kertas, tetapi harus benar-benar diterapkan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari," tambahnya.

Melalui penandatanganan Pakta Integritas dan Komitmen Bersama ini, diharapkan seluruh penyelenggara pemerintahan semakin memperkuat tanggung jawab, kejujuran, dan keterbukaan dalam menjalankan tugas. Pengelolaan anggaran yang transparan serta pengawasan publik yang kuat menjadi bagian penting untuk memastikan setiap rupiah uang negara digunakan sebesar-besarnya bagi kepentingan masyarakat, bukan untuk kepentingan pribadi maupun kelompok. (top)

Facebook Comments

0 Komentar

TULIS KOMENTAR

Alamat email anda aman dan tidak akan dipublikasikan.